Presiden terpilih Joko Widodo berkomitmen memberantas mafia minyak dan gas (migas) di Indonesia. Namun, Jokowi merahasiakan strategi yang dilaksanakannya saat pemerintahannya telah berjalan. "Masa caranya saya sampaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan mafia ndak akan dibuka. Ngilang semua bisa-bisa," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan ada rencana pembekukan Petral. Hal itu dilakukan terkait dengan komitmen pemerintahan baru dalam memberantas mafia migas.
"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM (bahan bakar minyak) dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto dalam siaran pers.
Lanjut baca !
"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM (bahan bakar minyak) dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto dalam siaran pers.
Lanjut baca !
Pertamina menjadi non-listed public company. Nantinya, Pertamina mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerja keuangan serta manajemen perusahaan kepada bursa. Dengan begitu, transparansi di tubuh Pertamina akan lebih mudah berjalan. "Pertamina akan bertransformasi menjadi non-listed public company untuk meningkatkan kemampuan manajerial, finansial korporasi, dan SDM nasional," ujarnya.
Hasto mengatakan, gagasan untuk merevolusi Pertamina ini muncul karena pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen menjalankan politik energi sebagai komoditas strategis yang dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Menurut dia, setelah melakukan berbagai kajian dan berdiskusi dengan para pakar, Pokja Energi Kantor Tim Transisi memandang pengelolaan energi di Indonesia selama ini belum mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang dicita-citakan. (kp)
