Jokowi Akan Berantas Mafia Migas, Caranya Masih Rahasia

Presiden terpilih Joko Widodo berkomitmen memberantas mafia minyak dan gas (migas) di Indonesia. Namun, Jokowi merahasiakan strategi yang dilaksanakannya saat pemerintahannya telah berjalan. "Masa caranya saya sampaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan mafia ndak akan dibuka. Ngilang semua bisa-bisa," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan ada rencana pembekukan Petral. Hal itu dilakukan terkait dengan komitmen pemerintahan baru dalam memberantas mafia migas.

"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM (bahan bakar minyak) dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto dalam siaran pers.

Lanjut baca !

Antisipasi ISIS, Perketat Ijin Pendirian Ponpes

Ditemukannya pelaku jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) empat warga negara asing (WNA) asal Turki di Poso, Sulawesi Tengah membuat geram sejumlah pihak.Terlebih dari ketiga pelaku penyebar ajaran ISIS itu, ada Saiful Priatna, mantan santri dari Pondok Pesantren (Ponpes) Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.

   

Mendengar kabar ini Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, mengaku prihatin atas ditangkapnya Saiful Priatna alias Ipul, mantan santri Ponpes Tebu Ireng yang ikut bergabung menyebarkan ajaran ISIS.

Lanjut baca !

KPK Adukan Kiriman Wanita Misterius Ke Polisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata menyikapi insiden peletakan sesajen di depan gedungnya dengan cukup serius. KPK berencana akan mengadukan peristiwa tersebut kepada polisi untuk diusut dan ditindaklanjuti.

“Memang kami akan berencana untuk melaporkan penemuan ini bahwa ada kejadian itu ke polisi. Hal semacam ini kan domainnya kepolisian. Pelaporan agar hal ini bisa menjadi perhatian pihak polisi,” ungkap juru bicara KPK, Johan Budi,  di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan (22/9/2014).
   
Seperti yang ramai dikabarkan sebelumnya, pada Sabtu (20/9/2014) sore, seorang perempuan tak dikenal meletakkan bungkusan sesajen di depan Gedung KPK.

Lanjut baca !

Diyakini MK Bisa Batalkan UU Pilkada Lewat DPRD

Rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung sejak Kamis (25/9/2014), memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. "Memutuskan, untuk substansi ini, adalah pilihan (kepala daerah) lewat DPRD," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Pendukung Pilkada lewat DPRD sebanyak 226 orang. Fraksi Demokrat yang semula mendukung Pilkada langsung dengan syarat lalu memilih walkout ketika syaratnya sudah disetujui Fraksi PDI-P, PKB dan Hanura.vinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Lanjut baca !

Pisowanan Agung, Puncak Perayaan HUT Kota Jogja ke-258

Jogja sangat kental dengan kegiatan budaya. Salah satunya adalah Pisowanan Agung yang digelar Selasa malam lalu sebagai puncak dari perayaan HUT Kota Jogja ke 258. Pisowanan Agung merupakan kegiatan budaya warga Jogja yang mengunjungi Kraton Jogja sebagai pemimpin adat di Yogyakarta.

Pisowanan Agung menurut Aman Yuriadijaya sebagai panitia Pisowanan Agung kegiatan budaya ini bertujuan untuk meminta petuah dari sang raja. Permintaan petuah raja atau Sabdatama ini demi keselarasan pemerintahan di Kota Jogja.

Lanjut baca !

Banyuwangi Gelar Ritual Adat Seblang Bakungan

Ritual adat Seblang Bakungan sukses digelar, Minggu malam (12/4) upacara adat ini untuk pertama kalinya masuk dalam agenda Banyuwangi Festival 2014. Ritual ini bahkan tak hanya mengundang ketertarikan masya-rakat lokal Banyuwangi, namun juga warga dari luar Banyuwangi, beberapa wisatawan asing dan diliput oleh media-media nasional.

Bupati Anas  menyatakan apresiasinya atas budaya seblang yang hingga kini terus terjaga kelestariannya. “Seblang Bakungan ini merupakan salah satu cikal bakal budaya masyarakat Banyuwangi saat ini. Kami sengaja memasukkannya dalam agenda Banyuwangi Festival 2014 agar masyarakat bangga dengan budayanya,”beber Bupati Anas.

Lanjut baca !

Tujuan Karomah Adalah Istiqomah

Banyak peristiwa luar biasa muncul pada diri seseorang, lalu seseorang atau orang lain mengklaimnya itu adalah karomah. Dan lebih dari itu, jika seseorang muncul keistemewaannya, dianggap telah sempurna perjalanan istiqomahnya. Apa sebenarnya karomah itu? Apa pula istiqomah?

Karomah adalah peristiwa luar biasa yang dimunculkan oleh Allah swt pada seorang hambaNya, tanpa menghilangkan keistiqomahannya. Munculnya tidak didahului oleh sebab akibat (semacam amalan-amalan tertentu, dll) atau persiapan dari sang hamba tadi.

Lanjut baca !

Puluhan Koperasi di Kabupaten Cirebon tak Aktif

Puluhan koperasi di Kabupaten Cirebon saat ini sudah tidak aktif. Pemkab setempat pun berupaya mendorong agar koperasi-koperasi itu bisa kembali aktif. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, Ma’mun Efendi, menjelaskan, jumlah koperasi di Kabupaten Cirebon kurang lebih 600 unit koperasi. Dari jumlah itu, sekitar 80 unit koperasi diantaranya tidak aktif.

''Jika memang tidak ada itikad untuk melanjutkan usaha, maka mereka harus melakukan pembubaran,'' kata Ma'mun, saat ditemui dalam acara pembukaan Gebyar Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, Selasa (24/6). Ma'mun menerangkan, pihaknya sudah berusaha melakukan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif tersebut. Dia berharap, koperasi-koperasi itu bisa kembali aktif.

Tak hanya itu, Ma'mun mengaku pihaknya juga akan mendorong gerakan koperasi dari masyarakat desa. Caranya, dengan melakukan pendekatan kepada kelompok atau elemen lainnya yang ada di desa.(Sidik Nusantara)

Kecewa Vonis Hakim, Budi Mulya Sebut Nama SBY

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya kecewa dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sependapat dengan Jaksa KPK terkait kasusnya. Menurutnya, hakim tidak memahami secara jelas tugas Bank Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan.Rabu, (16/7).

   

Ia menyesalkan majelis hakim yang terpaku pada kondisi yang disebut jaksa bahwa sejak periode Oktober-November 2008  tidak ada krisis. Menurutnya, itu adalah kebijakan yang sudah menjadi kompetensi dan tanggung jawab BI melihat situasi ekonomi saat itu.     Kewajiban BI justru  tidak dipertimbangkan hakim dalam kasus tersebut.Kebijakan yang dilakukan BI, ujarnya, juga bukanlah menjadi keputusan sepihak. Melainkan berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia pasal 11.

Undang-undang itu sendiri, kata dia, lahir dari Perppu Nomor 2 tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.  "Yang kami lakukan juga bukan yang asal tapi berdasarkan mandat UU Pasal 11. UU itu datangnya enggak dari mana-mana, tapi dari Perppu! Siapa yang membuat perppu? Presiden RI (SBY) yang sekarang masih aktif," sambungnya. (Sidik Nusantara)

Presiden Tidak Akan Intervensi Menteri yang Terlibat Korupsi

Presiden Susilo Bambamg Yudhoyono menegaskan tidak akan membantu menterinya yang terlibat korupsi. Meski sedih, SBY tak akan membela. Maka itu di sisa waktu 4,5 bulan masa jabatannya, SBY mengingatkan menterinya tidak korupsi. Presiden tidak akan mengintervensi.

   

"Kalau saudara telah ditetapkan sebagai tersangka karena korupsi, sebagai presiden, meskipun sedih saya tidak bisa melakukan intervensi," kata SBY saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/6).

   

Presiden menjelaskan selama ini presiden hanya bisa meminta KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menegakkan keadilan. Jika meterinya tidak bersalah di mata pengadilan, mereka harus dibebaskan. "Terus terang saya tidak bisa menolong. Paling-paling saya meminta KPK, Kejaksaan dan Polri agar hukum ditegakkan secara adil. Jika menteri yang bersangkutan tidak bersalah harus dibebaskan," tegasnya.(Sidik Nusantara)