Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Pus Litbang) menerjunkan tim ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) yang tersebar di enam provinsi untuk melakukan evaluasi kinerja jaksa di daerah.
Enam provinsi itu di antaranya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Kendari, Lampung dan Jawa Timur. Sedangkan untuk Jawa Timur sendiri, dipilih enam kantor Kejari, yaitu Kejari Surabaya, Kejari Gresik, Kejari Lamongan, Kejari Bangkalan dan Kejari Sampang.
Enam provinsi itu di antaranya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Kendari, Lampung dan Jawa Timur. Sedangkan untuk Jawa Timur sendiri, dipilih enam kantor Kejari, yaitu Kejari Surabaya, Kejari Gresik, Kejari Lamongan, Kejari Bangkalan dan Kejari Sampang.
Menurut Ninik Sutari, Staf Pus Litbang Kejagung RI, program evaluasi ini merupakan permintaan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Menpan) yang dilakukan setiap tahun sekali.
Lanjut baca !
“Evaluasi ini melibatkan beberapa lapisan masyarakat untuk dijadikan sebagai koresponden. Mekanismenya, mereka diso-dori beberapa lembar pertanyaan terkait pelayanan dan kinerja jaksa di daerah mereka masing-masing,” terangnya, (22/9/3014).
Lanjut baca !
“Evaluasi ini melibatkan beberapa lapisan masyarakat untuk dijadikan sebagai koresponden. Mekanismenya, mereka diso-dori beberapa lembar pertanyaan terkait pelayanan dan kinerja jaksa di daerah mereka masing-masing,” terangnya, (22/9/3014).
Masih menurut Ninik, lapisan masyarakat tersebut diambil dari berbagai latar belakang profesi. Diantaranya Dosen, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM, hakim, polisi, pengusaha, tahanan (terdakwa atau tersangka) bahkan dari kalangan Pers juga dilibatkan. Nantinya, hasil evaluasi ini dikum-pulkan dan disetorkan ke Menpan.
Disinggung soal kaitannya dengan Remunerasi, Ninik tak menampik bah-wa hasil evaluasi tersebut masih berkaitan dengan remunerasi. “Sesuai dengan pengertian dari remunerasi itu sendiri, secara logika seumpama hasil kinerja kejaksaan dimata masyarakat dinilai bagus, hal itu berkaitan dengan kenaikan tunjangan para jaksa nantinya,” tambahnya. (li/Siarpos)
